Demokrasi Indonesia Terancam: TNI Selidiki Kejahatan Siber, Gelombang Fitnah Guncang Eks-Presiden Jokowi

Ringkasan

• Sistem demokrasi di Indonesia dinilai masih jauh dari harapan, dengan partai politik yang kurang gagasan dan terlalu fokus pada perebutan kekuasaan serta pembagian anggaran, seperti diungkapkan oleh Agus Taufiq dari Okezone News.
• Rancangan undang-undang keamanan siber baru mengkhawatirkan para pegiat kebebasan sipil karena memberikan wewenang kepada TNI untuk menyelidiki kejahatan siber, dikhawatirkan akan memiliterisasi ruang siber dan mengancam hak-hak fundamental.
• Gelombang narasi negatif dan fitnah yang sistematis terhadap mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya, termasuk tuduhan ijazah palsu, dianggap sebagai strategi politik menjelang Pilpres 2029 oleh pengamat politik Pieter C. Zulkifli.
• Kementerian Dalam Negeri meluncurkan program pelatihan kepemimpinan nasional untuk kepala daerah, bertujuan meningkatkan kompetensi dalam layanan publik dan tata kelola pemerintahan, dengan sesi di Jakarta dan Singapura.
• WALHI mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran, menyatakan adanya penurunan demokrasi dan peningkatan ancaman lingkungan akibat kebijakan yang dinilai pro-militarisme dan model ekonomi ekstraktif.