Kesepakatan Dagang RI-AS: Indonesia Wajib Impor Rp300 T & Data Warga Terancam!

Ringkasan

• Kesepakatan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yang disetujui pada pertengahan Juli 2025 menuai kritik tajam karena dinilai sangat timpang dan merugikan Indonesia.
• Amerika Serikat menerapkan tarif impor 32 persen terhadap produk Indonesia sejak April 2025, dengan alasan defisit neraca perdagangan AS yang meningkat, meskipun defisit dengan Indonesia hanya sekitar 1,49 persen dari total defisit AS.
• Berdasarkan kesepakatan, Indonesia wajib membeli produk energi senilai US$15 miliar, komoditas pertanian dan peternakan senilai US$4,5 miliar, serta 50 pesawat Boeing dari AS. Total kewajiban impor mencapai US$20,5 miliar (sekitar Rp336 triliun).
• Indonesia juga diwajibkan menghapus semua hambatan non-tarif dan mengenakan tarif impor nol persen untuk produk AS, sementara produk Indonesia yang masuk ke AS tetap dikenakan tarif 19 persen.
• Kebijakan tarif nol persen untuk produk AS, khususnya di sektor pertanian dan peternakan seperti jagung, diperkirakan akan memukul keras petani lokal karena harga produk AS yang jauh lebih murah (60-75 persen dari harga lokal), berpotensi menyebabkan kebangkrutan massal dan mengancam ketahanan pangan nasional.
• Klausul kontroversial lainnya adalah kewajiban Indonesia untuk mengizinkan transfer data pribadi warga negara ke AS. Hal ini memicu kekhawatiran serius mengenai kedaulatan digital dan perlindungan data pribadi, mengingat UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mensyaratkan negara tujuan memiliki perlindungan data yang setara atau lebih tinggi dari Indonesia, sementara AS belum memiliki undang-undang federal yang komprehensif.
• Pemerintah melalui Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa transfer data hanya mencakup data komersial dan akan dilakukan dengan aman serta terkontrol, namun kritik dari DPR dan aktivis siber tetap mengemuka tentang kurangnya transparansi dan risiko penyalahgunaan data.
• Kesepakatan ini juga berpotensi merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara mitra dagang lainnya, seperti Argentina, Brasil, India, dan Thailand, yang merasa didiskriminasi karena perlakuan tarif yang berbeda.
• Kritikus seperti Anthony Budiawan (Managing Director PEPS), Ardi Manto Adiputra (Direktur Imparsial), Puan Maharani (Ketua DPR), dan Mulyanto (Ketua Majelis Pertimbangan PKS) menilai kesepakatan ini merendahkan kedaulatan Indonesia dan mencerminkan dominasi AS.
• LiraNews.com menyoroti bahwa Presiden Prabowo Subianto belum memberikan penjelasan memadai terkait klausul transfer data pribadi, hanya menyatakan 'negosiasi berjalan terus', menimbulkan pertanyaan tentang persetujuan rakyat.