Indeks Demokrasi Indonesia Anjlok ke Peringkat 56: Perindo Serukan Perbaikan Sistemik!

Ringkasan

• Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyoroti kemunduran demokrasi di Indonesia, mengacu pada data The Economist Intelligence Unit yang menunjukkan indeks demokrasi Indonesia hanya 6,44, menempatkannya di posisi 56 dari 167 negara dengan kategori "flawed democracies" atau demokrasi cacat.
• Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi bertajuk "Dialog Resisting Authoritarianism in Indonesia and Hungary: Youth, Parliament, and Democratic Alliances" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Unpad Bandung pada Jumat, 25 Juli 2025.
• Ferry Kurnia Rizkiyansyah menekankan pentingnya perbaikan bersama untuk mencegah kemunduran demokrasi yang berkelanjutan, meskipun secara formal aspek-aspek seperti pemilihan umum dan kelembagaan berjalan.
• Prof. Susi Dwi Harijanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, yang juga menjadi pembicara, menyatakan bahwa perubahan pascareformasi 1998 di Indonesia telah menyimpang dari tujuan awal, yaitu tegaknya negara hukum, demokrasi, dan penghormatan HAM.
• Susi mencontohkan permasalahan dalam pembentukan undang-undang, seperti UU TNI yang langsung diajukan permohonan uji formil sebanyak 14 kali ke Mahkamah Konstitusi, serta minimnya partisipasi publik.
• Para narasumber sepakat bahwa perlindungan institusi negara seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi dari pelemahan adalah prioritas utama untuk menjaga checks and balances.
• Peningkatan partisipasi publik melalui edukasi politik yang komprehensif, reformasi birokrasi, dan perluasan ruang kebebasan sipil juga dianggap krusial untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
• Diskusi juga membahas tentang bagaimana memerangi otoritarianisme melalui kerja sama antara generasi muda, parlemen, dan lembaga-lembaga lain, serta perlunya transformasi budaya politik dari feodal menuju budaya politik merdeka.
• Susi Dwi Harijanti juga mengkritik bahwa meskipun demokrasi ekonomi bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, yang terjadi di Indonesia adalah kelompok politik yang memenangkan pemilu berpotensi mematikan demokrasi, memicu kebangkitan oligarki dan tekanan terhadap kebebasan sipil, termasuk intimidasi terhadap mahasiswa kritis dan kriminalisasi akademisi.