Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara: PDIP Hormati Putusan, KPK Merasa Bukti Jelas

Ringkasan

• Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pada Jumat, 25 Juli 2025.
• Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menuntut 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.
• Hasto dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus pemberian suap sebesar Rp 400 juta kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017–2022, Wahyu Setiawan, untuk memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.
• Namun, Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan terhadap kasus korupsi dengan tersangka Harun Masiku, sebagaimana dakwaan pertama dari jaksa.
• Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP, Ganjar Pranowo, menilai majelis hakim bersikap cukup bijaksana karena tidak semua tuduhan terbukti. Ia menambahkan bahwa Hasto dan tim kuasa hukumnya akan mempertimbangkan upaya hukum banding.
• Politikus PDIP lain, Guntur Romli, menyebut bahwa kasus ini bermuatan politik dan sudah direkayasa sejak awal, bahkan Hasto sudah menduga vonisnya sejak April 2025.
• Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menghargai putusan hakim namun tetap meyakini bahwa bukti-bukti perintangan penyidikan yang diajukan jaksa sudah sangat lengkap dan jelas.
• Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai vonis ini akan berpengaruh pada persiapan kongres partai, mengingat posisi strategis sekjen dalam urusan teknis dan administratif.
• Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, memprediksi vonis ini akan mendorong PDIP untuk memilih sekjen baru demi menjaga fungsi kepartaian dan memastikan mitra kritis pemerintah tetap efektif.