BPS Geger! Indonesia Belum Adopsi Standar Kemiskinan Ekstrem Bank Dunia 2025, Ini Alasannya!

Ringkasan

• Badan Pusat Statistik (BPS) memutuskan untuk belum mengadopsi standar terbaru Bank Dunia dalam penghitungan kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2025.
• Standar terbaru Bank Dunia menggunakan purchasing power parity (PPP) 2021 dengan nilai US$3,00 per kapita per hari, berbeda dengan standar sebelumnya US$2,15 (PPP 2017) yang masih digunakan BPS.
• Alasan utama di balik keputusan ini adalah karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 masih mengacu pada standar PPP 2017, dan Bank Dunia baru merilis standar baru tersebut pada Juni 2025.
• Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menegaskan bahwa penggunaan standar lama ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan evaluasi program pengentasan kemiskinan.
• Meskipun belum mengadopsi PPP 2021, BPS telah menyempurnakan metodologi penghitungan, termasuk penggunaan spatial deflator yang mencerminkan perbedaan harga antarwilayah hingga tingkat kabupaten/kota.
• Pada Maret 2025, berdasarkan standar US$2,15 (PPP 2017), jumlah penduduk miskin ekstrem Indonesia tercatat 0,85 persen atau 2,38 juta orang.
• Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan September 2024 (0,99 persen atau 2,78 juta orang) dan Maret 2024 (1,26 persen atau 3,56 juta orang).
• Data kemiskinan ekstrem Maret 2024 yang sebelumnya dirilis 0,83 persen menggunakan garis kemiskinan lama (1,9 dolar AS PPP 2011), namun setelah disesuaikan dengan PPP 2017, angkanya menjadi 1,26 persen.
• Rilis data ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, di mana BPS bertugas melakukan survei dan penghitungan capaian program.
• Sumber data utama yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, yang dilakukan pada Februari 2025 untuk menghindari distorsi pola konsumsi selama Ramadhan, mencakup 345 ribu rumah tangga di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.