DPR Perintahkan Komisi I Panggil Pemerintah Atas Polemik Transfer Data Pribadi WNI ke AS!

Ringkasan

• Pimpinan DPR RI, diwakili oleh Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, telah secara resmi memerintahkan Komisi I DPR untuk segera menyikapi polemik terkait rencana transfer data pribadi warga negara Indonesia (WNI) ke Amerika Serikat (AS). Instruksi ini disampaikan pada Jumat, 25 Juli 2025, dengan harapan dapat mengklarifikasi isu yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat.
• Dasco menegaskan perlunya komunikasi cepat dengan pihak pemerintah, baik melalui dialog langsung maupun undangan resmi, agar informasi mengenai kesepakatan transfer data ini dapat dijelaskan secara transparan dan detail. Pihak DPR belum dapat mengambil sikap lebih lanjut karena masih menunggu penjelasan resmi dan mendalam dari pemerintah.
• Polemik ini bermula dari dokumen perjanjian dagang bilateral antara Indonesia dan AS yang diunggah di situs Gedung Putih pada Rabu, 23 Juli 2025. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa Indonesia akan memberikan kepastian hukum terkait kemampuan pemindahan data pribadi WNI ke AS, dengan pengakuan AS sebagai yurisdiksi yang memberikan perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia.
• Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengingatkan bahwa setiap kesepakatan harus mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pentingnya penegakan UU PDP ini menjadi fokus utama Komisi I dalam menyikapi isu tersebut.
• Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga telah mendesak pemerintah untuk transparan dan memastikan data pribadi WNI terlindungi. Anggota Komisi I lainnya, seperti Amelia Anggraini dari Fraksi Nasdem dan Sukamta, menekankan bahwa data pribadi bukan komoditas dagang dan harus ada jaminan perlindungan hukum yang memadai, mengingat AS belum memiliki perlindungan data federal yang setara dengan GDPR Eropa.
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menjelaskan bahwa transfer data yang dimaksud adalah data komersial, bukan data pribadi. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan kesepakatan tersebut justru menjadi dasar legal perlindungan data pribadi WNI ketika menggunakan layanan digital berbasis di AS.
• Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menyarankan agar pemerintah berhati-hati dan meninjau ulang kesepakatan jika melibatkan seluruh data pribadi warga, kecuali jika data tersebut sudah dikelompokkan, seperti data UMKM atau ekspor-impor. Hal ini menunjukkan kekhawatiran yang meluas di kalangan legislatif mengenai dampak kesepakatan tersebut terhadap kedaulatan data dan privasi nasional.