Ancaman PHK Massal Hantui RI di Balik Kesepakatan Tarif 19% AS: Daya Beli Anjlok, Ekonomi Terancam!

Ringkasan

• Pemerintah Indonesia telah menyepakati tarif resiprokal baru dengan Amerika Serikat (AS), di mana produk ekspor Indonesia akan dikenakan tarif 19% saat masuk ke AS, turun signifikan dari ancaman awal 32%. Sebagai imbalannya, hampir seluruh produk AS (sekitar 99% dari 11.552 pos tarif HS) akan masuk ke Indonesia dengan tarif 0%, dengan pengecualian seperti minuman alkohol dan daging babi.
• Kesepakatan ini mencakup komitmen Indonesia untuk membeli produk energi senilai US$15 miliar, produk pertanian senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing 777 dari AS. Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dampak pembebasan tarif impor AS terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan signifikan, karena kontribusi bea masuk dari AS hanya sekitar 2-3% dari total impor nasional.
• Meskipun pemerintah dan beberapa pihak seperti Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melihat kesepakatan ini sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia (terutama tekstil dan alas kaki) dan menarik relokasi industri, kekhawatiran serius muncul dari ekonom dan legislator.
• Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memproyeksikan bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat sebesar 0,091%, penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,064%, dan koreksi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,11%. Mereka juga memperingatkan potensi PHK massal di sektor padat karya.
• Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menyoroti ancaman terhadap kedaulatan pangan nasional, di mana produk pertanian dan peternakan AS dengan tarif 0% berpotensi membanjiri pasar lokal dan mematikan usaha petani dan peternak domestik.
• The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menyatakan bahwa meskipun ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, mereka menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8% pada 2025 (dari sebelumnya 5%), sejalan dengan pelemahan proyeksi di kawasan Asean+3 akibat ketidakpastian global dan eskalasi tarif impor AS.
• Pemerintah didorong untuk terus mendiversifikasi pasar ekspor, menyiapkan insentif fiskal bagi sektor berorientasi ekspor, memberikan bantuan sosial, dan memperkuat ketahanan fiskal jangka panjang untuk memitigasi dampak negatif dari kesepakatan ini. Selain itu, risiko praktik transhipment dan dumping dari negara lain yang memiliki tarif lebih tinggi ke AS melalui Indonesia juga perlu diwaspadai.