Politik Perencanaan Kota: Anies Baswedan dan Tokoh Urban Soroti Keterlibatan Publik yang Kritis di Jakarta, 19 Juli 2025

Ringkasan

• Dinamika politik dalam perencanaan kota menjadi sorotan utama dalam forum diskusi bertajuk “Kota, Politik, dan Masa Depan” yang diselenggarakan di Jakarta pada Sabtu, 19 Juli 2025. Acara ini merupakan kolaborasi antara FORSA PWK Universitas Brawijaya, Stravenues, dan Urbanist Indonesia, dengan tujuan membedah relasi antara kebijakan perkotaan, keterlibatan publik, dan arah pembangunan kota yang adil.
• Diskusi ini menghadirkan sejumlah tokoh penting di bidang kebijakan dan isu perkotaan, antara lain Anies Baswedan (Founder Karsa City Lab), Marco Kusumawijaya (Founder Rujak Center for Urban Studies), dan Sulfikar Amir (Associate Professor dari Nanyang Technological University, Singapura). Forum ini menarik lebih dari 200 peserta baik secara luring maupun daring, termasuk akademisi, pelajar, aktivis, dan pemerhati kebijakan publik.
• Pradamas Giffary, Co-founder Stravenues dan moderator, menekankan bahwa perencanaan kota tidak hanya bersifat fisik atau teknokratis, melainkan sangat bergantung pada partisipasi warga untuk menciptakan kebijakan yang demokratis dan inklusif. Ia mengkritik partisipasi publik yang seringkali hanya formalitas, padahal keterlibatan kolektif warga dapat membentuk political will yang kuat.
• Anies Baswedan menegaskan pentingnya ideologi dan gagasan dalam setiap pengambilan keputusan publik. Menurutnya, kebijakan kota harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan rakyat, bukan sekadar proyek teknis. Ia mencontohkan keberhasilan kolaboratif dalam pengembangan sistem transportasi terpadu Jaklingko di Jakarta, yang meningkatkan cakupan transportasi umum dari 42% menjadi 90% berkat kerja sama pemerintah, operator, dan masyarakat.
• Marco Kusumawijaya menyoroti peran penting masyarakat sipil, seperti penulis, aktivis, dan komunitas, dalam mendorong political will untuk pembangunan kota yang berorientasi pada kepentingan publik, khususnya dalam hal perumahan, transportasi, dan ruang kota yang adil.
• Sulfikar Amir menyatakan bahwa perencanaan kota adalah proses yang sangat politis dan mengkritik pendekatan smart city yang seringkali dipromosikan pemerintah tanpa menyelesaikan akar masalah struktural seperti konsentrasi kekuasaan dan rendahnya partisipasi warga. Ia menekankan bahwa kota harus layak huni sebelum menjadi "pintar".
• Di tengah diskusi perencanaan kota, dinamika ekonomi nasional juga menjadi perhatian, terutama terkait kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Setelah negosiasi intensif, tarif impor produk Indonesia ke AS berhasil ditekan menjadi 19% dari angka awal 32%. Kesepakatan ini dicapai melalui komunikasi langsung antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, menjadikan Indonesia negara pertama yang mencapai kesepakatan pasca pernyataan resmi Trump pada 7 Juli 2025.
• Meskipun penurunan tarif ini dinilai sebagai pencapaian strategis yang membuka akses pasar lebih luas bagi ekspor Indonesia dan memperkuat daya saing industri padat karya seperti garmen dan alas kaki, para ekonom dan lembaga kajian memberikan pandangan beragam. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memprediksi kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,5%, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja 1,3%, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 0,6% akibat tarif 19%.
• Namun, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, menyatakan bahwa meskipun tarif 19% lebih rendah dari negara pesaing seperti Vietnam (20%), Kamboja (36%), dan Bangladesh (35%), industri tekstil dan alas kaki Indonesia justru paling terdampak. Heri memproyeksikan potensi penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor ini hingga 2% (2,04% untuk pekerja kasar dan 2,05% untuk profesional) dan penurunan investasi hingga 2,09%.
• Menurut Indef, hal ini disebabkan oleh daya saing yang rendah dan tingginya biaya produksi di Indonesia, termasuk bahan baku, listrik, dan logistik, yang membuat produk Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara yang lebih efisien. Ancaman transhipment (pengiriman barang melalui negara ketiga untuk menghindari bea masuk) dan dumping (penjualan barang di bawah harga pasar) dari China juga menjadi kekhawatiran yang dapat membanjiri pasar domestik dan merugikan industri lokal.
• Beberapa asosiasi industri, seperti Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), menyambut baik penurunan tarif ini sebagai langkah awal yang positif, meskipun mereka tetap mewaspadai isu-isu seperti transhipment dan dumping yang dapat mengancam kinerja industri. Mereka berharap pemerintah terus melindungi pasar domestik dan mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi.
• Billy David Nerotumilena, Ketua Umum FORSA PWK Universitas Brawijaya, berharap forum ini menjadi ruang belajar dan wadah bagi generasi muda untuk memahami politik di balik tata ruang, mendorong mereka untuk menjadi bagian dari solusi.
• Secara keseluruhan, diskusi ini menggarisbawahi bahwa kebijakan kota adalah hasil dari proses politik, bukan semata teknokrasi, dan keberhasilan pembangunan kota yang inklusif serta berkelanjutan sangat bergantung pada partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan, seiring dengan tantangan dan peluang ekonomi makro yang terus berkembang.