Fenomena "Brain Rot" Ancam Generasi Z dan Alfa, KPI dan Akademisi Gencarkan Literasi Digital di Tengah Banjir Konten Dangkal Senilai Miliaran Rupiah!

Ringkasan

• Era digital saat ini ditandai dengan banjir informasi yang sangat cepat, seringkali menyesatkan dan tidak akurat. Pengguna dibanjiri notifikasi dari media sosial, grup chat, dan situs berita online, sehingga menuntut kemampuan tinggi dalam menyaring dan memverifikasi berita.
• Fenomena "brain rot" atau kemunduran fungsi kognitif semakin mengkhawatirkan, terutama pada generasi Z dan alfa, akibat dominasi algoritma yang mendorong konsumsi konten dangkal dan sensasional. Hal ini dapat memicu adiksi dan berujung pada penurunan intelektual, bahkan 'body rot' karena pola konsumsi yang tidak sehat.
• Kualitas konten digital, khususnya di platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram, banyak yang tidak berbasis bukti ilmiah. Sebuah studi menunjukkan bahwa 55% unggahan makanan tidak memiliki informasi berbasis bukti, 75% kurang akurat, dan 90% tidak menyampaikan risiko dan manfaat, dengan sebagian besar konten berasal dari kreator non-ahli.
• Pentingnya literasi media dan berpikir kritis ditekankan oleh berbagai pihak. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat gencar mengampanyekan literasi media, mendorong menjadikan televisi dan radio sebagai rujukan utama karena pengawasannya yang ketat.
• Upaya edukasi juga dilakukan di tingkat pelajar. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) STIA Pembangunan Palu berbagi ilmu jurnalistik di SMKN 2 Palu, mengajarkan dasar-dasar jurnalistik, etika, dan teknik penulisan berita yang akurat, dengan penekanan pada kemampuan berpikir kritis dan menyaring informasi.
• Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dalam ekonomi syariah global, mempertahankan peringkat ketiga dunia dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025, dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 99,9, naik 19,8 poin dari tahun sebelumnya.
• Sektor modest fashion Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama dunia, naik dua peringkat dari tahun sebelumnya, sementara pariwisata ramah Muslim serta farmasi dan kosmetik halal menempati posisi kedua global. Keuangan syariah juga mengalami peningkatan peringkat.
• Wakil Presiden RI ke-13, K.H. Ma’ruf Amin, menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, melihat Indonesia memiliki legitimasi moral dan demokratis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global.
• Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menambahkan bahwa ekonomi syariah menawarkan solusi etis dan berkelanjutan di tengah krisis global, dan pemerintah akan memperkuat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk koordinasi lintas sektor.
• Indonesia juga menjadi negara tujuan investasi halal nomor satu di dunia, dengan 40 kesepakatan senilai USD 1,60 miliar pada periode laporan SGIE.
• Di sisi lain, kondisi ekonomi nasional masih menghadapi tantangan. Lembaga think tank Prasasti Center for Policy Studies menilai pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja negara karena pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 belum signifikan, dengan realisasi belanja negara hingga akhir Juni 2025 baru mencapai 38,9% dari pagu APBN, lebih rendah dari tahun sebelumnya (42%) dan rata-rata historis (41,2%) periode 2021-2024.
• Film Superman terbaru garapan James Gunn memicu perdebatan di media sosial, dengan warganet mengaitkan alur cerita fiktifnya tentang konflik dan pengungsi dengan konflik Israel-Palestina, meskipun sutradara telah membantah kaitan langsung. Ironisnya, karakter Superman sendiri diciptakan oleh imigran Yahudi sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan.
• Untuk mengatasi ancaman "brain rot" dan banjir informasi, disarankan untuk melakukan detoks informasi, membatasi waktu layar, dan mengkurasi konten yang dikonsumsi menuju yang lebih sehat dan berbasis ilmiah. Regulator juga didorong untuk menerapkan aturan terkait konten digital yang lebih praktis, seperti Digital Service Act di Uni Eropa.