Dosen UB Bongkar Bahaya AI dalam Kebijakan Publik di Kongres Politik Dunia, Soroti Risiko Demokrasi!

Ringkasan

• Novy Setia Yunas, dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB) dari Program Studi Ilmu Politik FISIP UB, menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia dari kampusnya yang memaparkan tantangan dan peluang penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam kebijakan publik di Indonesia pada Kongres Ilmu Politik Dunia 2025. Kongres ini diselenggarakan oleh International Political Science Association (IPSA) di Seoul, Korea Selatan, pada 12–16 Juli 2025.
• Forum internasional tersebut dihadiri oleh lebih dari 1.500 akademisi dan peneliti ilmu politik dari seluruh dunia dan dibuka langsung oleh Presiden Korea Selatan, Lee Jae-Myung.
• Dalam kongres ini, Yunas berperan sebagai presenter dan discussant dalam panel bertajuk “Reimagining Evaluation in the Global South: Context-Specific Frameworks and Technological Innovation for Equitable Public Policy.” Ia mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence in Public Policy Process in the Republic of Indonesia.”
• Yunas menegaskan bahwa integrasi teknologi AI dalam kebijakan publik bukan sekadar urusan teknis, melainkan soal politik. Ia menyoroti percepatan transformasi digital di Indonesia yang ditandai oleh implementasi Strategi Nasional AI 2020–2045, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pemanfaatan AI di sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan kota cerdas (smart city).
• Meskipun demikian, ia mengidentifikasi sejumlah persoalan struktural yang menghambat pemanfaatan AI secara optimal, antara lain fragmentasi birokrasi, minimnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan talenta digital, dan belum adanya regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas algoritma.
• Yunas juga memperingatkan risiko bias sistem, pelanggaran privasi, dan potensi ketimpangan digital yang bisa mencederai legitimasi kebijakan publik jika algoritma mengambil alih proses pengambilan keputusan tanpa transparansi, sehingga mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi dan akuntabilitas.
• Ia mendorong pentingnya tata kelola AI yang berlandaskan etika, inklusivitas, dan keadilan sosial. Yunas merekomendasikan agar Indonesia aktif berpartisipasi dalam inisiatif regional dan global seperti ASEAN Guide on AI Governance, OECD AI Principles, dan UNESCO Recommendations on the Ethics of AI.
• Menurut Yunas, pengalaman Indonesia dalam menyikapi adopsi teknologi dapat menjadi rujukan penting bagi negara-negara berkembang lainnya yang menghadapi tantangan serupa di era digital. Kehadirannya di kongres ini menjadi kontribusi signifikan dalam pengembangan kajian politik digital dan memperkuat posisi UB di kancah akademik global terkait isu demokrasi dan masa depan teknologi.