Jokowi Pusing Arah Politik Indonesia, Soroti Isu Ijazah Palsu & Pemakzulan Gibran

Ringkasan

• Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai mulai pusing dan khawatir dengan arah politik di Indonesia, terutama terkait isu ijazah palsu yang menyeret namanya dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penilaian ini datang dari Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa), yang menyatakan bahwa Jokowi terkesan khawatir dengan dinamika politik nasional yang berkembang belakangan ini.
• Kekhawatiran Jokowi ini juga disebut meluas hingga menyangkut nasib menantunya, Bobby Nasution, yang belakangan terseret dalam sorotan publik terkait dugaan kasus korupsi. Hensa menganggap Gibran dan Bobby sebagai 'beban' yang membuat Jokowi sulit meninggalkan politik praktis.
• Menurut Hensa, perubahan sikap Jokowi yang kini lebih terbuka dan vokal terhadap isu-isu sensitif menandai perubahan dari figur yang sebelumnya dikenal tenang dan enggan merespons langsung serangan politik. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi mulai menyadari adanya arah angin politik yang telah berubah dan adanya beban yang membuatnya harus bicara.
• Jokowi sendiri, pada 14 Juli 2025, telah menyampaikan kecurigaannya bahwa ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan, yang ia duga bertujuan untuk merusak reputasi politik dirinya dan keluarganya. Ia menyatakan tidak terlalu ambil pusing dan bersikap biasa saja.
• Namun, pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai bahwa isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran bukan merupakan serangan eksternal, melainkan imbas dari manuver politik Jokowi sendiri yang dianggap buruk. Dedi berargumen bahwa Jokowi sendirilah yang membuka peluang kedua isu itu muncul karena tidak adanya bukti keaslian ijazahnya kepada publik.
• Ray Rangkuti, pengamat politik lainnya, juga melihat Jokowi benar-benar tersinggung dengan tudingan ijazah palsu dan mulai kehilangan kawan di kalangan partai politik.
• Hensa menyarankan agar Jokowi mengambil langkah untuk menjauh dari dunia politik praktis dan kembali berperan sebagai tokoh bangsa, meneladani langkah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena 'eranya sudah selesai'.
• Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, turut menyarankan Jokowi sebagai negarawan untuk membatasi diri dari bicara urusan politik praktis ke publik, meskipun mengakui bahwa substansi kekhawatiran Jokowi ada benarnya, terutama terkait penurunan tingkat kesukaan publik terhadapnya setelah kasus ijazah palsu.
• Selain itu, Hensa juga menekankan pentingnya membiarkan Gibran dan Bobby mempertanggungjawabkan jabatan dan peran mereka masing-masing, tanpa perlu Jokowi turun tangan lagi.
• Terkait isu ijazah palsu, Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus laporan Jokowi ke tahap penyidikan pada 10 Juli 2025, meskipun polemik mengenai keaslian ijazah masih terus berlanjut. Pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan, menyayangkan desakan yang meragukan hasil uji laboratorium forensik Polri, menegaskan hasil Puslabfor sudah cukup menjadi dasar hukum yang sah. Sementara itu, Roy Suryo mengkritik langkah penyidik yang menaikkan kasus ke tahap penyidikan hanya berdasarkan fotokopi, mempertanyakan ketiadaan bukti visual penyerahan ijazah asli.